Pemerintah Buat Regulasi Imei Untuk Pengguna Telepon Seluler

Di Indonesia, keberadaan telepon seluler ilegal telah mendorong pemerintah untuk bertindak. Seperti diketahui, sebaran pasar teknologi yang luas ini belum diatur di negara. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan kebijakan reformis abad ke-21.

Aturan yang telah disusun ini untuk mengatur pasar gelap yang ada dan telah diajukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Peraturan ini diajukan sebagai rencana baru pemerintah untuk mengontrol penyebaran dan penjualan handphone yang tidak terdaftar mulai April tahun depan.

Baca Juga: Cara Mengaktifkan USB Debugging di Perangkat Android

Dengan kata lain, telepon seluler yang tidak terdaftar di database milik pemerintah tidak akan bisa beroperasi di jaringan seluler lokal. Tujuannya adalah meminimalisasi jumlah telepon seluler impor illegal dan menurunkan tingkat penipuan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang menggunakan telepon seluler.

Sayangnya, belum ada pihak yang menyatakan bahwa kehidupan masyarakat yang aman juga membuat kehidupan lebih mudah, karena pengguna telepon seluler yang telah membeli telepon seluler secara legal pun masih bisa beroperasi dan tetap bisa digunakan sebagai perangkat seluler, meski hanya sebagai wadah sampah kertas.

Hal ini merujuk pada adanya proses registrasi ‘International Mobile Equipment Identity Number’ (IMEI), yakni 15 nomor kode yang tertanam di tiap slot kartu SIM, jika pengguna telepon seluler ingin menghubungkan perangkatnya ke jaringan seluler lokal, maka perlu mendaftarkan nomor IMEI seluler mereka.

Meskipun demikian, jika Anda membeli telepon seluler di pasar gelap, baik di dalam maupun luar negri, dan tidak memiliki “Stempel Approval” digital dari Kementerian Perindustrian (sebuah organisasi yang kedengarannya seperti berasal dari Novel Distopia Fiksi Ilmiah) dalam bentuk kode IMEI, Anda tidak akan bisa melakukan panggilan telepon, yang mana efeknya sangat buruk bagi industri pariwisata Indonesia. Pastinya pemerintah akan mengakomodasi telepon seluler yang dibeli secara legal di luar negeri, kan? Tentu saja, asalkan kena pajak.

Baca Juga: Penyebab Bootloop di Android dan Cara untuk Mengatasinya

Mungkin kita patut mengapresiasi pernyataan pemerintah  yang mengajukan peraturan tersebut untuk melindungi negara dari potensi kerugian negara, baik dari industry domestic dan konsumen, seperti ucapan yang dikutip dari Menteri Airlangga. Tentu saja, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hal tersebut merupakan kebijakan politik mereka.

Kebijakan yang tidak disebutkan dalam peraturan baru ini mungkin tidak terlalu jelas. Faktanya, peraturan baru ini mungkin tidak hanya untuk menghapus pasar gelap teknologi semata, tetapi mungkin ada alasan politis yang lebih halus dibalik peraturan ini.

Memang, bisa jadi suatu kebetulan bahwa peraturan baru ini telah diimplementasikan berdampingan dengan protesnya elite Asia terhadap wilayah Asia Tenggara. Atau mungkin bukan kebetulan. Siapa yang tahu?

Satu-satunya hal yang masuk akal adalah dengan adanya pergerakan Kemerdekaan Hong Kong, dan aksi protes membela KPK, sangat dimengerti bahwa sebuah pemerintahan akan berusaha untuk memertahankan cengkraman yang lebih ketat pada warganya.

Dan cara apa yang lebih baik dari membuat setiap identitas pengguna telepon seluler dapat terdeteksi melalui nomor seri IMEI? Melalui cara-cara ini, tiap pembangkang berperilaku buruk  tidak akan bisa menggunakan koneksi selulernya, dan membuat aksi protes terhadap pejabat negara yang sama perilaku buruknya (yang berani saya katakan korup), hanya menjadi angan seperti di masa lalu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Seputar Web Developer

Technology Information

Apa Pengertian Breadcrumbs? Mengapa Penting untuk SEO ?

Baca
Technology Information

Metode E-Learning untuk Belajar Bahasa Jepang Dasar 

Baca
Technology Information

Mengetahui Apa Perbedaan Google Indexing dan Crawling

Baca
Software & Hardware

Pengertian dan Tipe-tipe Sistem Keamanan Jaringan

Baca